Digeruduk Ratusan Masa, Kasatpol PP Banyuwangi Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum

    Digeruduk Ratusan Masa, Kasatpol PP Banyuwangi Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum
    Nanang Slamet kuasa hukum toko banyu urip bersama ratusan massa mendatangi markas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi

    Banyuwangi - Tindakan tegas sepihak yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi terhadap Toko Banyu Urip yang menjual minuman mengandung etil alkohol atau miras secara eceran pada Jumat 10 Desember 2021 lalu, menuai polemik dan berbuntut panjang. 

    Hari ini, Kuasa Hukum Toko Banyu Urip Nanang Slamet bersama ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Aktivis Indonesia Bersatu (GAIB), mendatangi kantor Satpol PP setempat, Senin (13/12/2021). Kedatangan mereka ke markas satuan aparat penegak Perda tersebut guna meminta klarifikasi kepada Kepala Satpol PP Banyuwangi Wawan Yatmadi terkait dasar penyegelan toko. Padahal, menurut pihak kuasa hukum, toko kliennya itu telah mengantongi izin dan menaati peraturan yang ada.

    Usai mediasi antara pihak Banyu Urip dan Satpol PP, Nanang Slamet sang kuasa hukum mengatakan belum mendapat jawaban terkait dasar penyegelan yang dilakukan Satpol PP terhadap toko kliennya tersebut. "Pertanyaan pertama dibenarkan, ternyata benar jika yang menutup toko Banyu Urip adalah Satpol PP. Akan tetapi pertanyaan kedua kami terkait landasan hukum berkenaan dengan penindakan penutupan, sangat kami tentang. Pasalnya, tidak ada satupun pasal atau landasan yang bisa dijawab Ka Satpol PP beserta jajarannya, " jelasnya.

    Nanang menilai, Kepala Satpol PP Banyuwangi dimungkinkan berat untuk mengakui bahwa tindakan penutupan yang dilakukan anggotanya di lapangan bersalah dimata hukum. "Oleh karena itu, saya mendesak untuk menarik kembali penutupan toko Banyu Urip tersebut. Beliau sebenarnya sudah sepakat, namun beliau agak berat menyampaikan kepada masyarakat, " ucap Nanang.

    JURNALNASIONAL.CO.ID
    market.biz.id JURNALNASIONAL.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Nanang menyampaikan, soal penutupan yang dilakukan Satpol PP beberapa waktu lalu dinilai cacat hukum. Dirinya menerangkan, pada saat cacat hukum ada dua istilah hukum, yaitu batal demi hukum atau dapat dibatalkan demi hukum. Menurutnya pada saat kliennya tidak diberi teguran terlebih dahulu baik itu secara lisan atau tertulis, sudah masuk kategori cacat hukum. Itu dianggap batal demi hukum dan tidak pernah ada yang namanya peristiwa hukum.

    "Maka tidak heran kemudian penutupan tersebut dianggap tidak ada. Namun dalam hal ini, kami sebagai kuasa hukum menegaskan kepada Satpol PP untuk mencabut atau menarik kembali tindakan penutupan tersebut yang inkonstitusional, " imbuhnya.

    OMBUDSMAN.CO.ID
    market.biz.id OMBUDSMAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sementara Kepala Satpol PP Banyuwangi Wawan Yatmadi mengatakan, jika pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan dari pihak toko Banyu Urip. Ia juga menyampaikan tindakan anggotanya hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak Perda. "Saya mohon waktu nanti mau bertemu tim, kemudian menindaklanjuti tuntutan. Kalaupun apa yang telah dilaksanakan tim kami ternyata ini keliru sebagaimana disampaikan pak Nanang. Mohon maaf dan akan menjadi evaluasi bagi kami, " pungkasnya. (HR)

    Soberi

    Soberi

    Artikel Sebelumnya

    BNPT Gelar Sosialisasi di Ponpes Darussalam...

    Artikel Berikutnya

    Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur Jatim...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 183

    Postingan Tahun ini: 3282

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 2547

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 71

    Postingan Tahun ini: 615

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 892

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    wirzalcan verified

    Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid dan Peningkatan Pendapat Warga,Walinagari Sungai Buluh Bagikan Bibit Tanaman Mangga dan Manggis
    Klaim Pendidikan Seksual dalam Konten Media Sosial, Dosen UNAIR: Bukan Kegiatan Seksual dengan Tanggung Jawab
    Dituntut Kepastian Laporan Terkait Kasus Penyerobotan Tanah dan Pemalsuan Surat, Ini Jawaban Kasat Reskrim Polres Bantaeng
    Balasan Surat Pelaksana D.I Batang TerusanK Embali Dibalas LSM AntiK Orupsi Terkait Dugaan Adanya Pelanggaran Dalam Pelaksana Pekerjaan

    Rekomendasi

    ITS Pamerkan GESITS dan Kereta Cepat Hasil Hilirisasi Riset pada Hakteknas
    ITS Mitigasi Risiko Bencana untuk Tingkatkan Ketangguhan Kota Surabaya
    ITS Dorong Peningkatan Kekayaan Intelektual Melalui Klinik HKI
    Mahasiswi FIB Raih Juara 2 di LANGGAM Indonesia
    Tim Spektronics ITS Rebut Juara di Ajang Chem-E-Car Internasional

    Ikuti Kami